Pasalnya, acara tersebut ternyata bermuatan misi politik salah satu pasangan calon kepala daerah yang bakal bertarung di Pemilu Kada Barut 5 Juni mendatang. Hal itu diakui sendiri oleh sebagian peserta.
"Rakernis pendidikan se Barut akhirnya jadi tidak murni rasa keprihatinan dunia pendidikan. Karena pada proses kegiatan berlangsung, ada seruan agar para guru se Barut mendukung salah satu paslon," ungkap Suhardi, seorang pemerhati pendidikan di Barut, kemarin.
Bahkan selain seruan, proses pembagian Kartu Tanda Anggota PGRI justru diambil alih oleh salah satu calon bupati. Oleh paslon bersangkutan biaya pembuatan KTA PGRI bagi seluruh peserta ditanggung mereka. Padahal secara struktural kegiatan tidak ada hubungannya dengan program PKK.
"Seharusnya gerakan semacam itu dihindarkan apabila benar-benar ingin mendapatkan simpatik masyarakat. Karena dengan cara seperti itu pula yang bisa menjatuhkan paslon dimata pemilihnya. Apalagi dengan cara paksaan," tegas Suhardi.
Di sisi lain, beberapa guru mengaku tidak heran dengan strategi politik semacam itu. Dan mereka tidak ambil pusing, karena hadir juga atas undangan kadisdik. Sedangkan bicara arah dukungan mereka sudah memiliki pilihan masing-masing.
"Soal penggantian biaya pembuatan KTA hal kecil. Kalau rekan-rekan mau sadar, atas kebijakan siapa sehingga di tahun terakhir jatah lauk pauk untuk para guru justru ditiadakan. Ini yang lebih mengena terhadap kepentingan para guru," kata sumber.
Sekadar diketahui, kegiatan tersebut diprakarsai oleh disdik, yang dihadiri oleh Bupati Barut Akhmad Yuliansyah, beserta istrinya Relawati yang juga calon bupati, dalam Pemilu Kada Barut 5 Juni mendatang.
Tidak ada komentar: