BarutDay

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi), serius memantau penggunaan dana desa, dimana total alokasinya di 2017 mencapai Rp 60 triliun. Selain menegaskan adanya keterlibatan KPK dalam pengecekan penggunaan dana desa, Presiden Jokowi juga membocorkan prilaku PNS.

"Saya sampaikan enggak mau saya berbelit-belit seperti itu. dan Bu Menteri Keuangan langsung respons sekarang dari 44 SPJ menjadi 2. Bahwa semua dinas, semua desa, semua kementerian, tiap hari lembur bukan untuk kerja. Tapi untuk dapatkan SPJ," ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi mengungkapkan hal itu, usai dialog dengan sejumlah kepala desa, pada rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah 2017. Jokowi, mengingatkan soal peningkatan anggaran desa dari 2015 hingga 2017. Sehingga penting dilakukan pengawasan.

Menurut, Jokowi, semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur bukan untuk kerja. Tapi untuk dapatkan SPJ. Jokowi mengaku terpaksa jujur soal itu, demi kebagian pengelolaan pemerintahan hingga ketingktan terendah.

Jokowi tidak ingin PNS menghabiskan waktu bekerjanya dengan membuat surat pertanggunjawaban (SPJ) saja. Padahal banyak hal penting yang bisa dilakukan disaat berada di kantor. Apalagi keseringan selama ini, banyak pekerjaan menumpuk, yang akhirnya memaksa beberapa orang porsir tenaga untuk menyelesaikanya.

"Bu Menteri Keuangan sudah langsung respons soal ini. Sekarang dari 44 SPJ menjadi 2. Saya tidak ingin PNS menghabiskan waktu bekerjanya dengan membuat surat pertanggunjawaban (SPJ) saja," tegas Jokowi. (***)

JAKARTA - Seiring dilibatkanya penyidik KPK dalam pemantauan sekaligus pengecekan anggaran desa, sebaiknya aparatur desa lebih berhati-hati dalam penggunaan dana desa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar jajarannya berhati-hati menggunakan anggaran desa karena nilainya cukup besar.
Disela dialog dengan sejumlah kepala desa dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah 2017, Jokowi, merinci soal peningkatan anggaran desa dari 2015 hingga 2017.

Detailnya, total anggaran desan 2015 sebesar Rp 20 triliun, lalu di 2016 sebesar Rp 47 triliun, dan di 2017 sebesar Rp 60 triliun.
"Hati-hati terhadap anggaran desa. Meningkatnya meloncat sangat besar sekali. Tapi hati-hati mengelola uang sebesar ini juga tidak gampang. Tidak mudah," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Jokowi ingin penggunaan dana desa terus diawasi. Sehingga memperoleh hasil yang baik. Dia bahkan meminta pemerintah daerah membuat sistem aplikasi sistem keuangan desa yang sederhana. Untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan.

Menurut Jokowi, Pengawasan penggunaan anggaran tidak perlu repot berlapis-lapis. Harus dicari cara yang sederhana namun gampang diawasi.
"Saya titip Rp 60 triliun itu bukan uang sedikit. Bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalau tidak cara-cara pengelolaannya baik," imbuh Jokowi. (***)

MUARA TEWEH – Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Utara (Barut), atas pelaksanaan program pembangunan APBD 2015, berlanjut di gedung DPRD Barut, Rabu (13/4).

Agenda kali ini, penyusunan surat rekomendasi masing-masing fraksi di DPRD Barut. Meski alot, pembahasan berjalan mulus. Sejumlah anggota dewan, mendesak tindaklanjut temuan, hasil audit BPK.

"Beberapa rekan anggota dewan, mencermati temuan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalimantan Tengah," ungkap Wakil Ketua DPRD Barut, Aception SH, usai rapat, Rabu (13/4) siang.

Di lain sisi, sejumlah catatan dewan ini, nyaris sama dengan surat rekomendasi DPRD Barut, terhadap pelaksanaan program pembangunan APBD Barut tahun sebelumnya.

Dimana saat rapat internal penyusunan rekomendasi, kalangan anggota DPRD Barut, mendesak agar Bupati Barut H.Nadalsyah, menindaklanjuti hasil pemeriksaan auditor BPK. Untuk memberi kesan, ada efek jera.

Khususnya menyangkut temuan pada proyek penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, serta piutang retribusi, pengendalian. Serta pengelolaan aset yang dinilai menyalahi aturan dan tidak tepat sasaran.

Diharapkan ada penekanan kepada oknum PNS atau pejabat atau instansi yang mengelola proyek. Hal itu demi tercapainya target predikat baik BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian.

"Seperti kita ketahui, kini predikat pelaporan keuangan Pemkab Barut meningkat dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya, setahun belakangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tegas Aception.

Hampir seluruh fraksi, berharap adanya tindaklanjut terhadap kasus temuan, hasil auditor petugas BPK Perwekilan Kalteng. Kalangan dewan menilai, kebijakan pengalokasian dana belanja barang dan jasa, diibaratkan 'bom'.

Kasus dugaan manipulasi alokasi dana pengadaan barang dan jasa, berpotensi meluas ke ranah hukum menyusul hasil audit BPK RI Kalteng, dimana masih menilai buruk realisasi program SKPD tersebut.

Terhadap LKPj APBD tahun sebelumnya, sistem penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, dinilai petugas auditor BPK, tidak tepat. Adanya temuan itu, dinilai penting dicermati.

"Hasil audit BPK, pelaporan keuangan berpredikat WTP. Bila belum diyakini kebenaran datanya oleh BPK, otomatis predikat turun," kata Ketua Fraksi PDIP, Sunario SH, Rabu (13/4) sore. edi

MUARA TEWEH - Kalangan DPRD Barito Utara (Barut) mendesak agar Bupati Barut H.Nadalsyah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga ada efek jera.

Desakan agar bupati menindaklanjuti hasil temuan BPK diungkapkan sejumlah juru bicara fraksi pada sidang paripurna pendapat akhir dewan terhadap Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2015, Rabu (13/4).

"Kami menerima LKPj Bupati Barut terhadap pelaksanaan APBD 2015. Namun tentunya dengan berbagai catatan dan syarat. Di antaranya agar menindaklanjuti hasil temuan BPK," kata H.Tajeri, juru bicara Fraksi Gerindra, Rabu siang.

Khususnya menyangkut temuan pada proyek penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, serta piutang retribusi, pengendalian serta pengelolaan aset yang dinilai menyalahi aturan dan tidak tepat sasaran.

Diharapkan ada penekanan kepada oknum PNS atau pejabat atau instansi yang mengelola proyek. Hal itu demi tercapainya target predikat baik BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian.

"Seperti kita ketahui, kini predikat pelaporan keuangan Pemkab Barut meningkat dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kalau rekomendasi atau hasil pemeriksaan BPK tak segera ditindaklanjuti, mustahil kita bisa WTP," kata Tajeri.

Tak jauh beda diharapkan Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP dan Fraksi PAN. Bahkan mereka menilai kebijakan pengalokasian dana belanja barang dan jasa dalam APBD Barito Utara (Barut) 2015, ibarat 'bom'.

Kasus dugaan manipulasi alokasi dana pengadaan barang dan jasa, berpotensi meluas ke ranah hukum menyusul hasil audit BPK RI Kalteng, dimana masih menilai buruk realisasi program SKPD tersebut.

"Sistem penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tidak tepat. Salah satu poin hasil Audit BPK RI Perwakilan Kalteng, dalam resume hasil pemeriksaan acuan sistem pengendalian intern," ungkap fraksi PDIP.

Karenanya fraksi DPRD Barut berharap, rekomendasi BPK menjadi acuan utama upaya dan langkah perbaikan. Realisasi penganggaran belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan dan tak tepat sasaran. Sehingga pelaporan tak diyakini keberanarannya.

"Kami harapkan penyusunan program pembangunan tak hanya mengacu fakta perkembangan dan dinamika dalam realisasi proyek fisik. Tapi juga mendasari hasil audit BPK RI, dan wajib," kata juru bicara fraksi PDIP, Sastra Jaya.

Sekurangnya sembilan aitem poin penting wajib segera dilakukan perbaikan. Potensi kerugian negara tak saja akibat kesalahan penyusunan laporan keuangan.

Di antaranya menyangkut penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, serta piutang retribusi, pengendalian serta pengelolaan aset. Khususnya menyangkut sistem pelaporan pendapatan dana hibah di luar kas umum daerah.

Sistem pelaporan belanja barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat dan hasil reviu Inspektorat atas laporan keuangan Pemkab Barut, tidak memadai dan belum diyakini kebenaran data pendukungnya. Termasuk penyusunan laporan keuangan, hasil reviu Inspektorat.

Piutang retribusi dan sewa pasar tidak didukung dengan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Pengendalian persediaan dan pengelolaan aset tetap dan lainnya, tidak diyakini kewajarannya. Terutama aset Tanah dan Bangunan Rumah.edi

MUARA TEWEH - Sebanyak 12 unit lanting (bangunan terapung) di Sungai Barito milik warga di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah direlokasi, karena lokasinya akan dibangun jembatan yang menghubungan Muara Teweh - Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru.

"Pemindahan 12 orang pemilik rumah lanting tersebut diperkirakan selama satu bulan, karena akan dilakukan persiapan pemancangan tiang pertama pembangunan jembatan penyeberangan tersebut di lokasi lama Water Front City (WCF) Muara Teweh," kata Bupati Barut H Nadalsyah, di Muara Teweh, Senin.

Menurut Koyem, sapaan akrab Bupati Nadalsyah, pada prinsipnya ke 12 warga tersebut setuju dipindahkan sementara ke tempat yang baru selama satu bulan, pada saat dilakukannya pemancangan tiang pertama.

Warga tersebut sepakat dan menandatangani kesepakanan untuk sementara dipindah ke tempat lain selama satu bulan. Pemindahan dan pengembalian lanting itu nantinya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Pada prinsipnya ke 12 warga ini sangat mendukung dengan adanya pembangunan jembatan penyeberangan tersebut. Pembangunan jembatan penyeberangan ini nantinya akan menjadi tempat wisata dan langsung ke Islamic Center yang berada di Kelurahan Jingah," ujarnya.

Koyem juga mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang berada di lokasi WCF, atas dukungan yang diberikan untuk pemancangan tiang pertama pembangunan jembatan penyeberangan itu.

"Karena itu kita berpikir, hal ini bukan untuk kita, akan tetapi untuk anak cucu kita nantinya. Dan mohon dukungannya semua supaya pembangunan jembatan penyeberangan ini lancar dan cepat selesai, karena target dan harapan kami pembangunan jembatan penyebarangan ini selesai pada November 2017," katanya.

Dia mengatakan pada 6 April 2016 pihaknya melakukan studi kelayakan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan PR) di Jakarta.

"Dinas PU Barito Utara memaparkan dihadapan Timnas Komisi keamanan jembatan Keman PU dan PR mengenai struktur bangunan atas jembatan penyeberangan Muara Teweh-Jingah," ujar Koyem.